Hasil tes seleksi CPNS penyandang disabilitas

Jakarta 7 Mei 2015 - Hasil tes seleksi CPNS penyandang disabilitas, hanya 31 orang dinyatakan lulus penyaringan CPNS dari 300 formasi CPNS 2014 yang tersedia. 31 orang Hasil penyaringan CPNS yang dinyatakan lolos dan selebihnya harus gagal karena terbentur syarat dan peluang yang tersedia.

”Biro Kepegawaian telah mengirim surat kepada Kementerian PAN dan RB, agar bisa dibuka akses lagi untuk formasi CPNS 2015 bagi para penyandang disabilitas,” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai pembekalan CPNS di Pusdiklat Kemensos, Jakarta, Rabu (6/5).

Dari 31 CPNS tersebut, 19 orang di antaranya masuk di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam proses seleksi penerimaan CPNS, para penyandang disabilitas mendapat perlakuan sama melalui online.

”Baru bisa diserap 10 pesen saja dari 300 formasi yang tersedia, hal itu bisa terjadi karena faktor kebutuhan, seperti psikolog, hukum dan sebagainya, juga terkait syarat dan umur,” katanya.

Untuk memastikan CPNS penyandang disabilitas bersih dari narkoba, dilakukan tes secara random atau acak dari 6 dari 20 jenis narkoba kokain, ganja dan Amphetamine.

”Tadi di luar, saya minta dokter untuk memastikan CPNS penyandang disabilitas terbebas dari narkoba dan alhamdulillah semuanya negatif. Jadi jangan sampai pegawai Kemensos yang direhabilitasi, padahal seharusnya contoh say no to drugs,” harap Mensos.

Ada 3.900 penyandang disabilitas, tapi angka riil di lapangan bisa berkali lipat dan hal itu sedang dilakukan pendataan oleh Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos) Kemensos.

Untuk memotivasi para penyandang disabilitas, hadir Dian Indrawati yang pernah menjadi runner up di salah satu ajang kompetisi penyandang disabilitas dunia, sekaligus menjadi duta bangsa di tingkat global.

”Penyandang disabilitas membutuhkan kesetaraan perlakukan dan hak-hak yang sama dengan mereka yang tidak berkebutuhan khusus, salah satunya di falilitas umum dan ruang publik,” tegasnya.

Di Jakarta sendiri, kurang dari 5 persen pengelola bangunan tinggi menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, seperti lift yang menginformasikan posisi lantai dengan voice dan tulisan Braile di tombol lift.

”Tentu saja, hal ini harus menjadi motivasi bagi para pemangku kepentingan agar para pengelola bangunan-bangunan tinggi semestinya menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, salah satunya lift yang menginformasikan posisi lantai dengan voice dan huruf Bralile di tombol lift,” pintanya.

UU Tahun 1997 menjadi dasar pemberdayaan penyandang cacat. Seiring perkembangan dan kebutuhan zaman, Kemensos menyiapkan RUU penyandang disalibilitas yang tahun ini sudah masuk Prolegnas.

”Tahun ini, RUU penyandang disabilitas sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar pemberdayaan penyandang disabilitas lebih komprehensif,” tutup Mensos (Hadie/R2)

Follow @JakartaForum